Kebijakan Minyak Curah Dibeli Pakai Peduli Lindungi, Ini Tanggapan Kader IMM Majene

0
129

OPINI, MEDITEK.ID  – Hari ini tepat 27 Juni 2022, pemerintah akan gencar-gencarnya mensosialisasikan pembelian minyak curah dengan peduli lindungi yang dibantu oleh tim yang dibentuk oleh pak Luhut selaku Menko marves yang disebut Task Force yang memiliki tugas untuk menyebarluaskan informasi terkait transisi sistem baru ini kepada masyarakat. Kok terkesan buru-buru yah, padahal belum genap seminggu loh, bapak mentri kita mengutarakan kebijakan ini didepan public. Terlebih lagi bapak menteri kita menegaskan bahwa setelah dua minggu proses sosialisasi, masyarakat harus membeli minyak curah menggunakan peduli lindungi atau NIK. Oh entah kebijakan apalagi ini, sampai-sampai masyarakat yang saat ini sudah merasa pasrah dengan harga minyak goreng yang kemahalan, tapi apakah harus proses mendapatkan minyak goreng seribet ini? Mengapa tidak menggunkan uang kertas saja? Apakah itu sudah tak bernilai? Apakah ini ada indikasinya ke persoalan covid lagi? Vaksin lagi? Apatah lagi sebelumnya beliau mengumumkan covid semakin meningkat dan menyarankan untuk kita vaksin keempat? Oke mari kita bahas satu persatu.

Sebelumnya kita ketahui bersama bahwa minyak curah adalah minyak goreng sawit yang dijual konsumen dalam konidisi yang tidak dikemas serta tak memiliki label dan merek itupun sesuai dengan Peraturan mentri perdangangan RI nomor 11 tahun 2022 tentang penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng curah. Pada saat kelangkaan minyak goreng kemarin, minyak goreng curah menjadi primadona bagi pedagang juga masyarakat lantaran mahalnya minyak goreng kemasan yang menjadi buntut penyebabnya karena ada bapak terhormat kita yang bermain didalamnya. Sejak pertengahan maret pemerintah sudah mensubsidi minyak goreng curah jadi Rp 14.000 per liter walaupun pada pertengahan april sampai saat ini minyak goreng curah seharga Rp 14.000 perliter sulit ditemukan. Walaupun sebenarnya itu sudah ditetapkan dalam permendag nomo 11/2022 tentang penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng curah HETnya Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kilogram.

Ternyata kesulitan minyak goreng curah yang bisa kita katakan 12% lebih murah dibanding minyak goreng dalam kemasan itu karena akan adanya kebijkan pembatasan minyak goreng curah yang berkedok vaksin atau dibeli dengan peduli lindungi. Walaupun ada opsi lain untuk mendapatkan minyak goreng ini yaitu menggunakan NIK. Berdasarkan prediksi penulis bahwa masyarakat yang menggunakan NIK akan dipersulit dibanding masyarakat yang menggunakan peduli lindungi pasti ujung-ujungnya akan divaksin juga mengingat waktu sosialisasi dan waktu pemberlakuan sangat singkat. Berdasarkan keterangan bapak menko bahwa perubahan sistem ini dilakukan untuk membuat tata kelola distribusi minyak goreng curah rakyat menjadi lebih akuntabel dan bisa terpantau mulai dari produsen hingga konsumen. Alasan ini bisa saja masuk akal jika selama dalam proses pengdistribusian minyak goreng curah memiliki masalah sampai saat kebijakan ini akan disosialisasikan. Peminat minyak goreng curah hanya terdapat pada masyarakat kelas menengah dan menengah kebawah dan biasanya hanya berada di pasar tradisional, bahkan sangat jarang kelas menengah mengosumsi minyak ini karena kualitas yang kurang higienis sehingga vitamin A dan D berkurang. Artinya bahwa pemerintah membuat kebijakan kepada sesuatu yang bersifat muda didapatkan dan menjadi opsional bagi masyarakat kebawah ini menjadi sulit apatah lagi nantinya minyak curah ini hanya akan didapatkan dari penjual/ pengecer yang terdaftar resmi dalam program simirah 2.0 dan juga bisa diperoleh melalui Pelaku Usaha Jasa Logistik dan Eceran (PUJLE) yakni warung pangan dan gurih. Kedengarannya saja sudah ribet. Masa iya masyarakat harus seribet itu mencari minyak curah ini. Apakah semua pasar tradisional di Indonesia ini sudah terdaftar dalam program simirah tadi? Tentu tidak bukan? bagaimana pada daerah terpencil? Sungguh kebijakan yang sangat membingunkan.

Jika memang benar ini berindikasi pada kebijakan pemerataan vaksin di Indonesia maka mengapa harus dicampuradukkan dengan kebijakan ekonomi. Atau kah pemerintah sudah tidak sanggup mensosialisasikan ini secara terang-terangan, sehingga kebijakan seperti ini diterapakan dan dibenturkan dengan kebijakan vaksin dll, kalau memang sudah tidak sanggup yah sudahilah drama-drama vaksin ini toh data peningkatan covid juga tidak ada yang dipaparkan secara terang-terangan semua kegiatan keramaianpun sudah diadakan dimana-mana baik yang diadakan oleh instansi pemerintah atau perusahaan. jangan justru menjadikan semua kebijkan ini menjadi sulit dan seribet ini. Malah kami sebagai masyarakat berpikir bahwa ini justru menjadi jebakan batman bagi kami. Alangkah baiknya kelangkaan minyak goreng ini tidak ditindaklanjuti dengan pengawasan minyak curah tapi justru minyak goreng dalam kemasan yang lebih sehat yang harus memiliki solusi agar masyarakat mudah mendapatkan minyak goreng dengan harga yang lebih murah.

Sumber : 1. Kompas.com

                2. CBNC INDONESIA

                3. Kontan.co.id

Penulis : Ardiansya, S.Pd 

(Kader IMM Kabupaten Majene)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here